Kepala BSKDN Kemendagri Harapkan Wahdah Islamiyah Ambil Bagian dalam Pendidikan Politik 

 MAKASSAR - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd mengungkapkan pentingnya peningkatan SDM yang teredukasi dalam berdemokrasi dan berpolitik. Dia berharap Wahdah Islamiyah juga mengambil bagian dalam pendidikan politik yang berkelanjutan. 

“Kita berharap kegiatan peningkatan SDM organisasi, pengetahuan berdemokrasi dan politik ini juga dimainkan oleh Wahdah Islamiyah sehingga akan terjadi pendidikan politik yang berkelanjutan lewat kegiatan-kegiatan yang didesain oleh organisasi, ” kata Yusharto Huntoyungo saat hadiri Mukernas XVI Wahdah Islamiyah, Sabtu, 25 Nopember 2023.

Baca juga: Dinas PUPR Kalsel Sosialisasikan UU Keinsinyuran, Hadirkan Pembicara dari PII Pusat

Dia menerangkan bahwa organisasi kemasyarakatan (Ormas), ini sangat penting, dan dilakukan, dan bermitra dengan pemerintah untuk melaksanakan berbagai macam fungsi. 

“Mulai dari menghasilkan regulasi, melakukan fungsi pelayanan, kemudian, regulasi untuk menghasilkan ketertiban dan ketentraman, melaksanakan fungsi pelayanan untuk menghadirkan keadilan, melaksanakan fungsi pembangunan untuk menghasilkan kesejahteraan, dan melakukan fungsi pemberdayaan untuk pemerataan dan pemberdayaan untuk kemandirian, ” ujar Yusharto.

Baca juga: Kababinkum TNI Hadiri Forum Group Discussion yang Digelar oleh Kejaksaan Agung RI

Yusharto Huntoyungo mengatakan bahwa ormas merupakan representasi kekuatan civil society yang harus didukung karena berkenaan dengan upaya kolaborasi ormas dengan pemerintah.

“Ormas sebagai representasi kekuatan civil society, di mana sejak era reformasi muncul sebagai kekuatan baru baik sebagai kelompok penekan atau pun pendukung atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Organisasi kemasyarakatan ini penting karena bisa menjadi mitra pemerintah untuk melaksanakan fungsi pemberdayaan, fungsi pemerintahan dan fungsi lainnya, ” terangnya.

Baca juga: Bakamla RI Gelar Seminar Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional

Lebih lanjut, lelaki yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ini menyatakan keberadaan civil society  memberikan kekuatan sebagai pondasi untuk mengaplikasi dan sebuah negara dikatakan demokrasi jika memiliki peluang yang besar bergabung dalam civil society.

"Kami berharap dengan adanya fungsi advokasi pada civil society dimana Wahdah Islamiyah yang merupakan bagian dari civil society ini dapat meningkatkan partisipasi politik. Kami berharap Wahdah Islamiyah mendukukung pemilu kita, agar terlaksana dengan aman, tertib, damai, dan berintegritas, ” ucapnya. 

Baca juga: Dukung Langkah Percepatan Transformasi Kompetensi ASN, Pusdiklat KLHK Dorong Implementasi Corporate University

Dia melanjutkan, jika fungsi advokasi pada civil society dijalankan dengan benar melalui proses politik, maka kita akan mendapatkan berbagai regulasi, mendapatkan para pemimpin yang dapat melaksanakan fungsinya dengan benar sesuai dengan tujuan.

Yusharto berharap Wahdah Islamiyah dengan pemerintah dapat menjalin kolaborasi bersama dalam mengembangkan SDM untuk menebar kebaikan kepada masyarakat. Dia juga medoakan semoga Mukernas ini dapat melahirkan program terbaik.

Baca juga: Hadapi Era Disrupsi, Kasad Tekankan Ini Pada Mahasiswa Universitas Pasundan

"Wahdah Islamiyah ini akan bersama-sama dengan pemerintah untuk berkolaborasi, untuk menjadi penebar nilai-nilai kebajikan dan spiritual, menjadi jembatan antar umat
dan pemerintah, dan mampu mengembangkan sumber daya manusia yang ada pada Wahdah Islamiyah secara mandiri dan melaksanakan komunikasi, koordinasi, dan harmonisasi, " tuturnya.

"Kami turut berdoa semoga Mukernas ke-16 Wahdah Islamiyah bisa menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang terbaik untuk organisasi maupun untuk pemerintah dan masyarakat serta Indonesia secara keseluruhan, " harapnya.

Citizen report: Media Center Mukernas DPP WI